Pencarian

Kontak

Nyaris Setengah Miliar Perjalanan Dinas Setda Pagaralam Terindikasi Fiktif dan Mark Up

Redaksi
Redaksi Redaksi · Sabtu, 10 Oktober 2026 · 17:34:00 WIB · Editor: Tama
Nyaris Setengah Miliar Perjalanan Dinas Setda Pagaralam Terindikasi Fiktif dan Mark Up
Ilustrasi perjalanan dinas di lingkungan Setda Kota Pagar Alam yang menjadi sorotan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Pemeriksaan mencatat kelebihan pembayaran perjalanan dinas, termasuk pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan.

Katonyo.com, Pagaralam - Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota Pagar Alam menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran mencapai Rp321,49 juta.

Dalam pemeriksaan yang sama, BPK juga mencatat perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp187,12 juta pada Setda.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

Pemeriksaan mengungkap persoalan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pembayaran yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban secara semestinya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Setda tercatat sebesar Rp321.4 juta. 

Dari jumlah tersebut, hingga 13 Mei 2026, baru Rp36.6 juta yang disetorkan ke kas daerah. Dengan demikian, masih terdapat Rp284.8 juta yang belum ditindaklanjuti.

BPK tidak hanya memeriksa dokumen administrasi. Pemeriksaan juga dilakukan melalui konfirmasi kepada penyedia jasa penginapan, instansi tujuan, maskapai penerbangan, serta pihak ketiga lainnya.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan konfirmasi secara uji petik kepada instansi tujuan pelaksanaan perjalanan dinas serta penyedia jasa penginapan, diketahui permasalahan sebagai berikut.” tulis BPK dalam LHP Nomor: 50.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG.PPD.01/05/2026.

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas semestinya didukung bukti pengeluaran transportasi, seperti tiket dan boarding pass, kuitansi penginapan, serta laporan pelaksanaan perjalanan.

Dalam temuan lainnya, BPK mengungkap perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Setda dengan nilai gabungan Rp197.4 juta. Dari jumlah tersebut, bagian Setda mencapai Rp187.1 juta. 

Menurut keterangan yang dicatat dalam LHP, dana perjalanan yang tidak dilaksanakan tersebut diterima oleh pelaksana perjalanan dinas, kemudian dikembalikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang tidak tersedia anggarannya.

Praktik ini menjadi persoalan serius karena penggunaan anggaran pemerintah harus sesuai peruntukan dan didukung pertanggungjawaban yang sah.

Meski demikian, angka kelebihan pembayaran Rp321,49 juta dan perjalanan yang tidak dilaksanakan Rp187,12 juta tidak serta-merta dapat dijumlahkan sebagai dua kerugian yang terpisah.

Rincian transaksi perlu ditelusuri untuk memastikan tidak terdapat perhitungan ganda. Karena itu, angka nyaris setengah miliar tersebut merupakan penjumlahan aritmetis kedua nilai temuan, bukan kesimpulan bahwa seluruhnya merupakan kerugian terpisah.

BPK menilai persoalan tersebut antara lain disebabkan kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh kepala satuan kerja, ketidakcermatan PPTK dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban, serta ketidakpatuhan pelaksana perjalanan dinas terhadap ketentuan yang berlaku.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Wali Kota Pagar Alam memerintahkan pihak terkait meningkatkan pengawasan, memperbaiki verifikasi dokumen perjalanan dinas, serta memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah.

Temuan ini menjadi catatan penting bagi pengelolaan anggaran Setda Pagar Alam.

Penggunaan uang negara tidak cukup hanya dilengkapi kuitansi atau laporan administrasi, tetapi harus mencerminkan perjalanan yang benar-benar dilaksanakan dan biaya yang benar-benar menjadi hak penerima.

Hingga batas waktu tindak lanjut yang dicatat BPK, sebagian besar kelebihan pembayaran perjalanan dinas Setda masih belum disetorkan kembali.

Penjelasan pihak Setda mengenai penyebab temuan, pihak yang bertanggung jawab, dan langkah pengembalian dana masih diperlukan agar persoalan tersebut dapat dinilai secara utuh.

LHP BPK mencatat adanya ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.

Namun, temuan audit tersebut tidak dengan sendirinya menjadi penetapan tindak pidana korupsi.

Kepastian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana memerlukan pendalaman dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Sumber: LHP BPK

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Redaksi
Profil Penulis Redaksi

Editor: Tama

Lihat Profil

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks