Katonyo.com, Palembang - Pembelian kendaraan dinas senilai Rp2,65 miliar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui APBD Tahun Anggaran 2025 memicu kritik tajam dari kalangan akademisi.
Alasan Pemkot yang berdalih mengalami kendala teknis pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dinilai sebagai pembelaan yang tidak rasional dalam tata kelola keuangan daerah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Ade Indra Chaniago, M.Si., menegaskan bahwa aplikasi digital hanyalah alat bantu administratif, bukan penentu kebijakan.
Pihaknya menyoroti tajam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait salah penempatan akun belanja yang menyebabkan laporan keuangan daerah menjadi lebih saji (overstated).
"Secara akademis dan logika birokrasi, alasan kendala pemilihan rekening di aplikasi SIPD itu sangat tidak logis. SIPD itu sistem buatan manusia, ada verifikatornya. Jika terjadi kesalahan input hingga miliaran rupiah, masalah sesungguhnya bukan pada aplikasinya, melainkan pada kompetensi dan komitmen para aparatur yang mengoperasikannya," ujar Ade Indra saat dimintai tanggapan, Selasa (3/11/2026).
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, anggaran pengadaan kendaraan dinas pinjam pakai untuk instansi vertikal tersebut dicatat pada pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
Padahal, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), anggaran eksternal seperti itu wajib ditempatkan pada pos Belanja Hibah.
Selain salah akun, pengadaan ini ternyata juga belum dilengkapi dengan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga masa pemeriksaan berakhir.
Ade Indra menilai kelalaian ganda ini menunjukkan adanya degradasi fungsi kontrol di tubuh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palembang.
"Bagaimana mungkin anggaran miliaran rupiah bisa lolos verifikasi tanpa dokumen hukum yang lengkap seperti NPHD? Ini bukan sekadar kelalaian administrasi kecil, melainkan pengabaian serius terhadap kepastian hukum administrasi negara. Fungsi verifikasi di TAPD dibiayai oleh uang rakyat untuk teliti, bukan untuk membiarkan prosedur yang cacat," tegas Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Sumatra Selatan tersebut.
Lebih lanjut, Ade mengingatkan Wali Kota Palembang agar tidak menyikapi rekomendasi BPK hanya sebagai formalitas tahunan. Menurutnya, akurasi laporan keuangan adalah cerminan dari kredibilitas dan transparansi pemerintah terhadap publik.
"Jika dalam pengadaan kendaraan dinas yang sifatnya rutin saja tata kelolanya amburadul dan menyalahkan sistem, bagaimana publik bisa mempercayai akuntabilitas Pemkot Palembang dalam mengelola proyek-proyek strategis dengan skala anggaran yang jauh lebih besar?" pungkas Ade.