Katonyo.com, Palembang - Kapasitas kelembagaan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dalam menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mendapat sorotan tajam.
Fungsi pengawasan dan penganggaran para wakil rakyat ini dinilai loyo, padahal ancaman El Niño dan kemarau ekstrem sudah diprediksi jauh-jauh hari.
Kritik pedas ini dilontarkan oleh Pengamat Politik sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmuwan Politik Indonesia (AIPI) Korwil Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.
Ia menilai persoalan ini harus dievaluasi secara radikal karena menyangkut keselamatan masyarakat.
“Pertama, kita harus mengkritisi kapasitas kelembagaan DPRD Sumsel. Kualitas sebuah lembaga sangat dipengaruhi oleh kecakapan orang-orang yang mengisinya. Anggota DPRD harus mampu membaca persoalan, menguji kebijakan, memahami anggaran, dan menjalankan pengawasan secara serius. Jangan sampai jabatan politik tidak diimbangi kapasitas yang memadai,” tegas Haekal, Senin (19/10/2026).
Soroti Anggaran Memble dan Formalitas Paripurna
Haekal mempertanyakan komitmen DPRD Sumsel dalam menyusun anggaran mitigasi bbencana
Ia mengindikasikan bahwa proses pengambilan keputusan di parlemen daerah sering kali kehilangan substansi dan hanya menjadi formalitas belaka.
“Kalau ancaman karhutla sudah diketahui sejak awal, mengapa kesiapan anggaran dan pengawasannya masih harus terus dipertanyakan? Kita perlu melihat bagaimana anggaran disusun, apa prioritasnya, dan sejauh mana DPRD memastikan kebutuhan pencegahan terpenuhi,” ujarnya.
Ia juga menantang dewan untuk membuka rapor kerja mereka ke publik secara transparan. Baginya, klaim sepihak tanpa bukti otentik hanya akan meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif tersebut.
“Jangan hanya bicara bahwa pengawasan sudah dilakukan. Tunjukkan hasilnya kepada publik. Apa temuan DPRD, apa rekomendasinya, dan apa perubahan yang dihasilkan? Jika kerja pengawasan tidak dapat dinilai masyarakat, akuntabilitas kelembagaannya patut dipertanyakan,” katanya.
Desak Parpol Lakukan PAW atau Hadapi Tekanan Publik
Sebagai bentuk pertanggungjawaban politik yang nyata, Haekal mendorong partai politik untuk tidak segan-segan mendepak anggotanya yang tidak berkompeten melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW).
“Usulan PAW harus dipahami sebagai tuntutan pertanggungjawaban politik yang serius, saya kira partai tidak kekurangan stok kader berkualitas, daripada secara kelembagaan DPRD lemah mending lakukan evaluasi,” tantang Haekal.
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras. Jika partai politik tidak mampu membersihkan internalnya, maka eskalasi gerakan masyarakat harus diambil demi menyelamatkan lingkungan dan kesehatan publik.
“Inikan sekali lagi problemnya adalah problem kapasitas, jauh-jauh hari kita sudah tahu ini akan nada Elnino, artinya publik minta pertanggung jawaban dong. Kalau memang tidak tersedia mekanisme PAW diinternal partai, artinya butuh eskalasi dan tekanan publik, saya kira publik akan menyambutnya dengan suka cita,” pungkas Haikal.
