Pencarian

Kontak

428 Ribu Kasus ISPA, Gubernur Diminta Tetapkan Sumsel Siaga

Sebanyak 428 ribu warga Sumatera Selatan tercatat terpapar Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat dampak karhutla per Oktober 2026. Lonjakan drastis ini memicu desakan publik agar Gubernur segera mengkaji dan menetapkan status siaga kesehatan di tingkat provinsi.

Redaksi
Redaksi Redaksi · Rabu, 21 Oktober 2026 · 17:59:00 WIB
428 Ribu Kasus ISPA, Gubernur Diminta Tetapkan Sumsel Siaga

Katonyo.com, Palembang - Angka kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut di Sumsel terus meroket. Per Oktober 2026, Dinas Kesehatan mencatat lebih dari 428 ribu warga telah terpapar. Angka ini mendesak respons cepat dari pemerintah provinsi.

Pengamat sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Sumsel, meminta Gubernur Herman Deru segera mengambil langkah strategis. Menurutnya, besaran angka yang ada sudah cukup menjadi alasan untuk meninjau status kesiapsiagaan kesehatan di provinsi ini.

“Angka kasus ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kami mendorong Gubernur Sumsel mengambil langkah koordinatif untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan dan perlindungan masyarakat. Penetapan status siaga perlu dikaji berdasarkan indikator yang jelas agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujar Haekal dalam keterengan resminya, Rabu (21/10/2026).

Haekal menegaskan, penanganan ISPA tidak bisa dipisahkan dari upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Keduanya harus berjalan beriringan, mulai dari pemantauan kualitas udara, penguatan layanan kesehatan, hingga penyampaian informasi yang jujur kepada masyarakat.

Perlindungan bagi kelompok paling rentan pun tak boleh diabaikan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit paru harus menjadi prioritas. Fasilitas kesehatan di seluruh jaringan diminta siap sedia dengan respons yang cepat dan terukur.

“Yang kita harapkan adalah langkah antisipatif yang jelas, koordinasi yang efektif, dan keterbukaan informasi. Dengan begitu, masyarakat mengetahui langkah perlindungan yang perlu dilakukan, sementara pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menentukan kebijakan,” katanya.

Sinergi antar instansi juga menjadi kunci. Pemerintah kabupaten/kota, dinas pendidikan, lingkungan hidup, BPBD, hingga fasilitas kesehatan harus bergerak dalam satu arah.

Termasuk evaluasi kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama aktivitas di luar ruangan yang perlu menyesuaikan dengan kondisi udara saat ini.

Pernyataan ini muncul dalam diskusi terbahas persoalan karhutla dan dampaknya bagi masyarakat, yang digelar AIPI Sumsel di Palembang, Sabtu lalu. Bagi Haekal, tantangan terbesar bukan sekadar mengumpulkan data, melainkan menerjemahkan angka-angka itu menjadi kebijakan yang nyata dan terkoordinasi.

“Perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Kami berharap Gubernur segera mengoordinasikan langkah konkret bersama instansi terkait, termasuk mengkaji kebutuhan penetapan status siaga ISPA agar respons pemerintah sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi masyarakat,” tutupnya.
 

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks