Katonyo.com, Palembang - Dugaan kebocoran anggaran publik dalam jumlah fantastis kembali mengguncang institusi perwakilan rakyat.
Kali ini, gabungan aktivis dari Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan (CACA-Sumsel) bersama PB Front Pemuda Merah Putih (FPMP) membongkar indikasi rasuah terkait pos anggaran perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bimtek) di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 yang disinyalir menembus angka Rp70 miliar.
Gelombang protes tersebut ditumpahkan melalui aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Sumsel pada Selasa (20/10/2026).
Massa mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh dan membedah laporan keuangan di sekretariat tersebut.
Dugaan "Upeti" Sebelum Dinas dan Gurita Monopoli Media
Kritik tajam ditiupkan oleh Koordinator Aksi, Reza Fahlepie. Pihaknya mengendus adanya pola lancung berupa kewajiban setoran uang muka yang harus diserahkan pegawai sebelum mereka bertolak melakukan dinas luar.
Dari data yang dihimpun pergerakan ini, nominal "upeti" tersebut dipatok berkisar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu per kepala untuk durasi perjalanan dinas selama tiga hari.
Bukan hanya soal pelesiran dinas, para demonstran juga menelanjangi carut-marut pengelolaan anggaran publik di sektor publikasi.
Mereka menyoroti indikasi kuat terjadinya kolusi dan praktik monopoli terselubung dalam kemitraan media di lingkungan Sekretariat DPRD Sumsel.
Aktivis menduga ada skenario pengondisian media yang dikoordinasikan oleh oknum pejabat aktif maupun mantan pejabat di internal sekretariat.
Investigasi mendalam dinilai sangat mendesak demi menguliti potensi konflik kepentingan (conflicts of interest), termasuk menelusuri kabar burung mengenai kepemilikan perusahaan media mitra yang diduga kuat terafiliasi dengan gurita bisnis keluarga oknum tertentu.
"Dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik kolusi dalam pengelolaan anggaran maupun kerja sama media harus diusut secara transparan. Jangan sampai anggaran negara digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegas Reza Fahlepie dalam orasinya.
Tuntut Evaluasi Total dan Pencopotan Sekwan
Sikap tegas disuarakan massa yang menuntut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan bertindak berani dengan mengevaluasi total kinerja internalnya.
Jabatan Sekretaris DPRD (Sekwan) Sumsel menjadi taruhan utama, massa mendesak agar yang bersangkutan segera dicopot dari jabatannya jika terbukti lalai dan gagal menjaga integritas tata kelola anggaran Rp70 miliar tersebut.
Di samping itu, mereka mendesak pemberian sanksi hitam di atas putih bagi para pejabat pemburu rente, pengusutan mafia kemitraan media, serta audit investigatif menyeluruh pada pos bimtek dan perjalanan dinas 2025.
Dua Koordinator Lapangan, Mukri ASI dan Rama Wijaya, menegaskan bahwa pergerakan ini murni instrumen kontrol ssosial.
Tujuannya adalah memaksa birokrasi di parlemen daerah agar steril dari penyakit kronis Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta mewujudkan tata kelola yang akuntabel
CACA Sumsel dan PB FPMP menantang nyali institusi penegak hukum untuk memproses laporan ini berbasis bukti formil yang ada.
Respons Pihak Sekretariat DPRD
Aksi penuntutan ini urung ditemui oleh para anggota legislatif maupun Sekwan.
Massa hanya diterima oleh Kabag Humas DPRD Provinsi Sumsel, Hadiyanto, yang menyampaikan permohonan maaf atas absennya para pimpinan legislatif di lokasi.
"Terkait tuntutannya akan kami sampaikan dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel," pungkas Hadiyanto singkat di hadapan massa aksi sebelum mereka membubarkan diri dengan tertib.
