Katonyo.com, Palembang - Di tengah kabut asap yang menyelimuti Kota Palembang, kehadiran Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam dipertanyakan.
Saat masyarakat mulai merasakan dampak asap, mulai dari terganggunya aktivitas hingga ancaman terhadap kesehatan, publik menanti langkah dan kehadiran nyata orang nomor dua di Pemkot Palembang tersebut dalam menghadapi situasi ini.
Pengamat Ade Indra Chaniago mempertanyakan peran Prima Salam sebagai Wakil Wali Kota Palembang di tengah kondisi tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan jajaran pemerintah kota ketika kabut asap mulai mengganggu kehidupan warga.
Termasuk bagaimana koordinasi dengan daerah sekitar, kesiapan sistem peringatan dini, hingga langkah perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak.
"Selama persoalan asap ini menjadi krisis yang dirasakan masyarakat, batang hidung Wakil Wali Kota tidak tampak dalam penanganan yang terlihat publik," tegasnya, Kamis (8/10/2026).
Sorotan tersebut, lanjut Ade, menjadi semakin relevan karena pasangan Ratu Dewa–Prima Salam sebelumnya membawa sejumlah komitmen terkait penanggulangan bencana.
Di antaranya kerja sama dengan daerah sekitar, pembangunan pusat penanggulangan bencana modern, penguatan sistem peringatan dini, mitigasi, hingga peningkatan kapasitas tim tanggap darurat.
Kini, ketika Palembang kembali terdampak kabut asap, Ade menilai masyarakat berhak menagih sejauh mana janji tersebut telah direalisasikan.
“Kerja sama konkretnya apa, sistem peringatan dininya bekerja atau tidak, dan pusat penanggulangan bencana modern yang dijanjikan itu sudah sampai mana?” katanya.
Ade juga mempertanyakan apakah Wakil Wali Kota memiliki pembagian tugas tertentu dalam penanganan persoalan tersebut atau justru bekerja di belakang layar.
“Kalau memang ada pembagian tugas dan penanganan dilakukan di belakang layar, jelaskan kepada masyarakat apa peran dan langkah konkretnya. Jangan sampai ketika meminta mandat rakyat semua tampil paling depan, tetapi ketika rakyat menghadapi krisis justru publik bertanya-tanya dimana pemimpinnya?” ujar Ade.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan mengenai siapa yang paling banyak tampil di hadapan publik, melainkan menyangkut kehadiran dan tanggung jawab pemerintah ketika masyarakat membutuhkan perlindungan.
“Ini bukan soal mencari panggung, tetapi soal sense of crisis dan tanggung jawab kepemimpinan. APBD adalah uang rakyat, sehingga rakyat berhak mendapatkan pemerintah yang hadir ketika mereka membutuhkan perlindungan,” jelasnya.
Ade juga menyinggung dampak kabut asap yang semakin dirasakan masyarakat, termasuk anak-anak. Puluhan ribu warga dilaporkan mengalami ISPA, sementara terdapat pula laporan warga meninggal di tengah kondisi kabut asap.
Namun, ia menegaskan penyebab medis kematian tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan pihak yang berwenang.
“Penyebab medis kematian tentu harus dibuktikan, tetapi kondisi ini sudah cukup menjadi alarm bahwa pemerintah tidak boleh bekerja secara reaktif,”katanya.
Ade pun meminta pemerintah tidak terjebak dalam perdebatan mengenai apakah Palembang merupakan pusat Karhutla atau bukan.
“Rakyat tidak peduli asap itu berasal dari wilayah mana. Mereka hanya ingin tahu, kapan asap berhenti, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi mereka?” ujarnya.
Menurut Ade, situasi kabut asap saat ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk membuktikan komitmen penanggulangan bencana yang pernah dijanjikan kepada masyarakat.
“Kalau janji politiknya adalah membangun sistem penanggulangan bencana modern, memperkuat peringatan dini, mitigasi dan kerja sama lintas daerah, maka sekarang saatnya membuktikan janji itu bekerja, bukan sekadar menjadi materi kampanye,” pungkasnya.
